.png)
Menakar Realita Ekonomi Bone Bolango 2025: Antara Angka Statistik dan Kedaulatan Rakyat
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango tahun 2025 sebesar 5,04 persen bukanlah sebuah prestasi yang patut dirayakan dengan euforia berlebihan. Angka ini, jika dibedah secara jujur, mengungkapkan sebuah anomali struktural yang sangat mengkhawatirkan. Kita melihat sebuah daerah yang tampak bergerak maju di atas kertas, namun sebenarnya sedang menyimpan bom waktu ketergantungan pada sektor-sektor non-produktif jangka panjang.
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi 33,96 persen, namun pertumbuhannya justru jauh di bawah sektor Pertambangan yang melejit hingga 13,59 persen. Ini adalah sinyal bahaya bagi kedaulatan pangan daerah. Ketika sektor ekstraktif seperti pertambangan memimpin, kita sedang mempertaruhkan kelestarian lingkungan demi pertumbuhan semu yang seringkali hanya dinikmati oleh segelintir pemodal, bukan petani di pelosok Suwawa atau Bulango.
Ironisnya, di tengah narasi pembangunan yang gencar, Konsumsi Pemerintah justru mengalami kontraksi sebesar -0,51 persen. Ini adalah tamparan bagi birokrasi. Bagaimana mungkin mesin pertumbuhan utama daerah—yakni APBD—justru melempem di saat rakyat membutuhkan stimulus?
"Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan Konsumsi Rumah Tangga sebagai mesin utama. Bergantung pada konsumsi masyarakat tanpa dibarengi dengan peningkatan produktivitas riil adalah resep menuju kerapuhan ekonomi."
Solusi pertama yang harus diambil adalah Revolusi Hilirisasi Pertanian melalui UMKM. Pemerintah daerah dan dunia usaha harus bersinergi membangun ekosistem di mana UMKM tidak lagi hanya menjual keripik atau panganan ringan, melainkan menjadi industri pengolahan skala menengah untuk komoditas unggulan seperti jagung, kakao, dan kelapa.
Kedua, birokrasi harus keluar dari zona nyaman. HIPMI mendorong adanya perombakan sistem eksekusi proyek agar anggaran daerah mengalir sejak awal tahun. Revitalisasi BUMDes sebagai "Holding Business" Desa adalah solusi kunci. BUMDes harus bertransformasi menjadi agregator produk UMKM desa.
Ketiga, penguatan UMKM melalui Digitalisasi dan Akses Pembiayaan yang Berpihak. HIPMI berkomitmen untuk mendampingi pelaku UMKM agar naik kelas, dari usaha informal menjadi usaha formal yang bankable dan mampu bersaing di pasar nasional.
Terakhir, pertumbuhan 5,04 persen ini harus didistribusikan secara merata. Indikator keberhasilan kita ke depan bukan lagi sekadar angka PDRB, tapi berapa banyak UMKM yang naik kelas, berapa banyak BUMDes yang mandiri, dan berapa banyak pengusaha muda yang lahir.
Man Jadda Wa Jadda.
Bone Bolango Berdaulat Ekonomi!